Pagi ini, sembari nungguin nasi buat sarapan mateng, iseng2 nonton TV ditempat Bapak mertua. Ada berita yang menarik, seputar upaya Pemda dan Pemkot DKI untuk menahan laju urbanisasi di Jakarta. Pemda dan Pemkot DKI menggelar operasi Yustisi secara serentak di lima wilayah DKI, targetnya adalah para pendatang yang tidak memiliki KTP Jakarta. Intinya untuk bekerja di Jakarta harus punya KTP Jakarta. Trus bagaimana dengan yang sedang mencari pekerjaan di Jakarta? Bukankah setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak?

Menurut saya operasi Yustisi hanya boleh dilakukan untuk menindak warga masyarakat yang tidak memiliki KTP saja. Bukan masalah KTP Jakarta ataupun KTP luar Jakarta.

Kembali ke berita yang saya liat di TV, seorang pedagang asongan terjaring operasi tersebut, kemudian langsung disidang dan di putus denda sebesar 20rb. Padahal untuk seorang pedagan asongan uang 20rb bukanlah uang yang sedikit, dan dia pun punya KTP, meski bukan KTP Jakarta. Kemudian ditampilkan juga suasana operasi yustisi di kost2an cewek, banyak dari mereka yang ber-KTP daerah seputaran Jakarta seperti Bogor dan Bekasi. Mereka nge-kost agar dekat dengan tempat kerja, apakah ini salah?

Buat bang kumis, mending sampeyan mikirin solusi yang cocok buat kaum urban ini.