Kota Jogjakarta beberapa minggu yang lalu dihadapkan pada polemik masalah penerapan quota penerimaan siswa baru untuk sekolah2 negeri di wilayah kodya yogyakarta. Sekolah hanya akan menerima ± 25% siswa yang berasal dari luar kodya Yogyakarta. Sistem quota ini dibuat agar sekolah2 negeri di yogyakarta tidak kebanjiran siswa dari luar daerah kodya yogyakarta. Banyak warga masyarakat yang menyayangkan hal tersebut, misalnya warga masyarakat di perbatasan sleman yogya (bulak sumur), karena untuk sekolah di wilayah sleman terlalu jauh. Imbas dari penerapan quota ini adalah banyaknya permintaan pindah KK dari luar kodya yogyakarta sekedar agar siswa dari luar kodya bisa sekolah disana.

Kenapa banyak orang tua dari luar wilayah kodya yogya begitu ingin menyekolahkan anaknya di yogya ? Jawabannya adalah mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan lebih baik dibandingkan dengan sekolah dekat tempat tinggal mereka. Orang tua tidaklah salah jika berfikir demikian, karena memang kenyataannya seperti itu. Standard pendidikan yang berbeda2 menjadikan seseorang ingin menyekolahkan anaknya ke institusi pendidikan yang terbaik, meskipun kemampuan sang anak pas2an.

Apa yang ingin saya angkat disini adalah bahkan anak yang bodoh pun berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan satu2nya solusi adalah standardisasi seluruh sistem pendidikan. Baik itu cara mengajar, ketersediaan alat bantu mengajar, dsb. Jadi dimanapun sang anak bersekolah akan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Belajar dari saudara tua kita, Jepang, di negeri matahari tersebut diterapkan standard untuk pendidikan dasar, bahkan bentuk sekolahnya pun nyaris sama diberbagai daerah.

Seandainya semua sekolah menerapkan standard pendidikan yang sama maka mereka cukup bersekolah dekat dengan tempat tinggal mereka. Tidak seperti nasib Sita, tetangga saya terpaksa harus sekolah di sekolah negeri yang teramat jauh dari tempat tinggalnya (bukan SMP favorit) hanya karena nilainya pas2an, sedangkan sekolah2 yang dekat dengan tempat tinggalnya (3 SMP Negeri) merupakan sekolah favorit yang diserbu peminat dari penjuru kota jogja.

Sistem RTO sedikit banyak juga telah mengkotak2an kualitas peserta didik di jogja, hasilnya adalah siswa dengan nilai diatas rata2 akan berkumpul di sekolah2 favorit dan sebaliknya peserta didik dengna nilai pas2an akan bersekolah di sekolah2 yang dianggap tidak favorit. Eksklusifisme pendidikan dalam pendidikan dasar menurut saya merupakan hal yang harus dihindari untuk memajukan kualitas pendidikan di indonesia. Jika begini caranya maka siswa dengan kemampuan pas2an akan kurang berkembang. Solusi yang tepat menurut saya adalah quota per range nilai dan pen-zonaan area cakupan sekolah. Misal Zona SMPN 1 Jogja adalah wilayah terban, sagan, bulaksumur dan sekitarnya, sehingga SMPN 1 agar mengutamakan penerimaan siswa dari daerah tersebut. Kemudian diterapkan quota range nilai, di kodya yogya persebaran nilai adalah sebagai berikut : 25% : 25-30; 40% : 20-24.99; 35% : <19.99. Maka sistem penerimaan siswa pun bisa dilakukan atas dasar range nilai tersebut, misal SMPN1 hanya akan menerima 25% dari total siswa baru dengan range nilai 25-30. Sehingga bobot setiap sekolah akan sama dan merata.

Tapi sudah lah, jangan diambil pusing, lha wong itu cuma pemikiran saya yang prihatin dengan masa depan pendidikan di Indonesia.