Bangsa ini kembali dicemari oleh tangan kotor yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan emosi masyarakat. Bukankah para pendiri negara ini dulu telah merumuskan bahwasanya musyawarah untuk mufakat adalah politik kita. Bangsa ini masih terlalu muda untuk menggunakan demokrasi, lebih baik jika prinsip kita berpegang teguh dengan musyawarah untuk mufakat.

Memang pada hakekatnya pemekaran wilayah membuka peluang baru. Mulai dari aliran dana, proyek hingga jabatan strategis. Maka pihak yang mengincarnya sudah pasti ngotot mendapatkannya, bila perlu merebut paksa dengan berbagai cara.

Demokrasi itu hanya bisa dijalankan di dalam sistem hukum yang jelas. Orang boleh menyampaikan pendapat, demonstrasi, boleh juga setuju atau tidak setuju akan sesuatu ide. Tapi hukum harus bertindak menjaga bahwa tidak ada kekerasan di dalam praktek berdemokrasi, siapa pun pelakunya. Di dalam demokrasi orang tidak bisa sesukanya, memaksakan kehendak dan mengabaikan keselamatan manusia lain. Itu lah pembeda antara demokrasi dan anarki.

Polisi harus mengusut tuntas tragedi anarkisme dalam demonstrasi pemekaran wilayah Sumut itu dan menghukum pihak2 yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.