Politik


Indonesia Menuju Rawan Pangan ?Ketika saya menyebut kerawanan pangan di Indonesia, bukan berarti tidak ada pangan sama sekali. Itu berarti dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia sudah semakin bergantung kepada produk impor yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. Inilah yang kita rasakan sekarang dengan kasus protesnya para pengrajin tahu dan tempe terkait dengan tingginya harga kedelai impor.

(lebih…)

Bangsa ini kembali dicemari oleh tangan kotor yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan emosi masyarakat. Bukankah para pendiri negara ini dulu telah merumuskan bahwasanya musyawarah untuk mufakat adalah politik kita. Bangsa ini masih terlalu muda untuk menggunakan demokrasi, lebih baik jika prinsip kita berpegang teguh dengan musyawarah untuk mufakat.

Memang pada hakekatnya pemekaran wilayah membuka peluang baru. Mulai dari aliran dana, proyek hingga jabatan strategis. Maka pihak yang mengincarnya sudah pasti ngotot mendapatkannya, bila perlu merebut paksa dengan berbagai cara.

Demokrasi itu hanya bisa dijalankan di dalam sistem hukum yang jelas. Orang boleh menyampaikan pendapat, demonstrasi, boleh juga setuju atau tidak setuju akan sesuatu ide. Tapi hukum harus bertindak menjaga bahwa tidak ada kekerasan di dalam praktek berdemokrasi, siapa pun pelakunya. Di dalam demokrasi orang tidak bisa sesukanya, memaksakan kehendak dan mengabaikan keselamatan manusia lain. Itu lah pembeda antara demokrasi dan anarki.

Polisi harus mengusut tuntas tragedi anarkisme dalam demonstrasi pemekaran wilayah Sumut itu dan menghukum pihak2 yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Prihatin … kata yang terucap menyikapi kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Mulai dari kisruh dualisme kepengurusan di PKB, kisruh pilkada di beberapa daerah, kisruh PPP dengan KPK terkait Al-Amin dsb. Hal2 tersebut semakin meyakinkan saya, sebenarnya bangsa ini belum siap untuk berpolitik. Saya sejak dulu memang bukan pendukung faham demokrasi saya lebih memilih faham musyawarah untuk mufakat. Saya jadi teringat kata2 salah seorang raja di timur tengah

Sejahterakan rakyat terlebih dahulu, setelah itu baru kita bicara politik

Andai para anggota dewan yang terhormat serta para pejabat mengikuti cara tersebut niscaya bangsa ini akan maju baik secara ekonomi maupun politik. Sebagai warga negara, saya merasa malu dan jijik melihat tingkah laku beberapa anggota dewan yang seolah tidak berpendidikan, tidak punya unggah-ungguh, serta tidak punya rasa malu. Mau dibawa kemana bangsa ini ?

Mungkin perlu dibuat film tentang kebrobrokan politikus2 kita dengan judul “Ayat-ayat Kampungan” agar mereka bisa berintrospeksi diri, siapa tahu pak presiden jg bisa menangis menyadari kenyataan perpolitikan di Indonesia.

Setelah insiden pemukulan terhadap wasit karate indonesia oleh empat polisi Malaysia, serta pengunduran diri tim karate indonesia dari keikutsertaannya di Kejuaraan Karate Asia, tidak ada pemberitaan mengenai hal tersebut maupun tindak lanjutnya. Hal senada disampaikan juga oleh beberapa mahasiswa indonesia di Kuala Lumpur, mereka mengatakan bahwasanya pemerintah Malaysia mengatur dengan ketat pemberitaan-pemberitaan oleh media dalam negeri mereka.

Tidak adanya permintaan maaf dari pihak kepolisian diraja Malaysia maupun pemerintah Malaysia telah membuat banyak pihak menjadi geram. Pernyataan pihak polisi diraja Malaysia yang menyatakan bahwasanya Donald Luther Colopita jatuh ke trotoar sehingga terluka dinilai sangat tidak masuk akal oleh Ketua Umum PB Forki Luhut Pandjaitan. Sebagaimana telah diberitakan bahwasanya Donald mengalami luka-luka di hampir sekujur tubuhnya.

“Atas kejadian ini, Indonesia tidak saja menarik diri dari Kejuaraan Karate yang diikuti 32 negara ini, tetapi juga akan membawa permasalahan ini ke Federasi Karatedo Dunia (WKF) ” papar Luhut.

Terkait :
Protes Pemukulan Wasit, Tim Karate Indonesia Mundur
DPR Kecam Insiden Pemukulan Wasit
Janji Adili Pemukul Wasit RI, Malaysia Tidak Minta Maaf
Anti-Malaysia Protest After Referee Assault