Indonesia Menuju Rawan Pangan ?Ketika saya menyebut kerawanan pangan di Indonesia, bukan berarti tidak ada pangan sama sekali. Itu berarti dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia sudah semakin bergantung kepada produk impor yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. Inilah yang kita rasakan sekarang dengan kasus protesnya para pengrajin tahu dan tempe terkait dengan tingginya harga kedelai impor.

(lebih…)

Beberapa tahun belakangan ini Indonesia dihadapkan pada krisis ketahanan pangan nasional. Banyak orang bertanya2, Indonesia kan negara agraris, mosok bisa kena krisis ketahanan pangan? Kita memang negara agraris, namun keberpihakan pemerintah terhadap para petani semakin berkurang dari tahun ke tahun.  Jika ini dibiarkan berlarut2 maka kita akan menjadi negara pengimpor pangan terbesar di dunia (untuk kasus beras skrg sudah yang terbesar di dunia).

Saat ini ekspor produk pertanian dari negara2 maju cenderung meningkat, meskipun dihadapkan pada iklim yang tidak bersahabat. Ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru menurun, hal ini dikarenakan ratio ketersediaan pangan terhadap pertumbuhan penduduk sangatlah kecil, sehingga sebagian besar produk pertanian tidak lagi diekspor tapi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ironisnya produk pertanian lokal terkadang malah tidak laku di masyarakat karena harganya yang lebih mahal dibanding produk pertanian sejenis yang di impor dari negara lain. Alhasil para petani pun enggan untuk mengembangkan usahanya, alih2 memperluas lahan, mereka justru menjual lahan pertanian mereka untuk perumahan ato industri yang menurut mereka lebih menguntungkan.

Opsi2 pemerintah mungkin cenderung dilematis, disaat harga kebutuhan pokok naikyang seharusnya menguntungkan petani/peternak, masyarakat kecil berteriak kelaparan, akhirnya pemerintah pun membuka keran impor sebesar2nya dan melakukan operasi pasar. Menurut saya operasi pasar terkadang justru kurang tepat sasaran. Seharusnya bentuk2 subsidi tersebut disalurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk food stamp mirip dana BLT dengan kerjasama dengan pihak bank, di mana masyarakat yang tidak mampu sebelumnya telah terdaftar melalui RT/RW/Kelurahan setempat. Cara ini justru lebih efektif dan efesien dalam pemberian subsidi. Dengan cara ini pemerintah tidak merugikan petani dan bisa membantu masyarakat kecil terkait dengan naiknya harga kebutuhan pokok.

Food Trap juga menjadi salah satu faktor yang menggerogoti devisa negara dan membawa bangsa ini menjadi pengimpor pangan terbesar di dunia. Semenjak Amerika Serikat memberikan bantuan gandum dalam jumlah besar, dan diikuti dengan dibangunnya pabrik gandum terbesar sedunia di Indonesia, kita menjadi bangsa yang terjajah oleh gandum. Mie dan roti pun seakan tak lepas dari kehidupan kita sehari2. Sudah saatnya kita mulai melakukan diversifikasi pangan seperti negara Jepang yang menggunakan singkong sebagai bahan baku mie. Sebetulnya diversifikasi pangan sudah ada sejak dulu, misalnya penggunaan jagung di madura atau sagu di papua, namun sekarang yang nampak adalah berasisasi.

Negara2 maju melakukan proteksi terhadap petani2 mereka, proteksi itu bisa dalam bentuk insentif, ketersediaan penunjang pertanian, bahkan harga jual yang layak. Mungkin pemerintah bisa mulai meniru mereka, misalnya dengan menjamin ketersedian bibit murah, pupuk murah dan tidak menjatuhkan harga komoditi pertanian di tingkat petani. Bukankah petani juga bagian dari masyarakat Indonesia?

Jika anda seumuran saya, tentunya akan timbul pertanyaan seperti di benak saya,

Kemana perginya swasembada pangan yang dulu kita banggakan?

Swasembada pangan, kata2 itu masih terngiang2 dalam benak saya semenjak dari SD. Dalam pelajaran sejarah kita telah diberitahu bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan di tahun 1984. Namun akhirnya hal itu tergerus dengan perjalanan waktu (cuma bertahan 2~3 tahun). Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, profesi petani adalah profesi yang mereka anggap rendah, orang menjadi enggan untuk menjadi petani, mereka cenderung lebih memandang pekerjaan sebagai pegawai kantoran meskipun cuma office boy/cleaning service. Dengan melambungnya harga properti, banyak petani yang menjual sawah2 mereka kepada para konglomerat, yang kemudian menyulap sawah2 tersebut menjadi hutan beton, baik berupa perumahan, pabrik, maupun gedung2 perkantoran.

Selain karena berkurangnya lahan pertanian yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk di Indoenesia, hilangnya swasembada pangan juga dikarenakan ketidakberpihakan pemerintah kepada para petani. Semakin banyak pupuk palsu yang beredar di masyarakat seharusnya membuat pemerintah kembali fokus pada masalah ketahanan pangan bangsa ini yang semakin terancam. Demi untuk mencapai kembali swasembada pangan seharusnya pemerintah mulai membenahi seluruh sistem misalnya dengan memberikan jaminan harga serta ketersediaan pupuk dan pestisida, ketersediaan bibit, serta memberdayakan kembali BULOG sebagai penyetabil harga komoditas pangan.

Seiring perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG yang dulunya bertugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai dan bahan pangan lain, pada tahun 1997 dipersempit hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Yang kemudian pada tahun 1998 dipersempit kembali fokus pada komoditas beras.

Seharusnya di tengah lonjakan harga komoditas pangan dunia, jika saja kita masih bisa mempertahankan swasembada pangan, maka kita akan menjadi negara paling makmur di antara negara2 lain. Sayang sekali kebijakan2 pemerintah tidak konsisten kepada swasembada pangan dan lebih memilih industrialisasi.